Tanah Asset Milik Desa Gedangan Telah Berganti Pemilik Diduga Dari Ulah Mafia Tanah

  • Share

Sukoharjo, medgo.id – Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI, Jawa Tengah, Dr. BRM Kusumo Putro SH, MH, Senin (12/9/2022), mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pelepasan tanah yang merupakan aset milik Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Kedatangan Dr. BRM Kusumo Putro SH, MH ke Kejari Sukoharjo, diterima secara langsung oleh Kasi Intel Kejari Sukoharjo, Gilang Martino Dwi Cahyo.

\

Dalam keterangan tertulisnya kepada medgo.id, Senin (12/9/2022) malam, Dr. BRM Kusumo Putro SH, MH, mengatakan bahwa atas laporan resmi dari LAPAAN RI Jawa Tengah, maka siapapun yang terlibat di dalam masalah pelepasan tanah yang merupakan aset milik Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Diduga hal itu adalah atas ulah dari mafia tanah, maka lahan seluas 3.000 m2 yang merupakan aset milik Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo tersebut, telah lepas dan berganti pemilik”, tandas Kusumo.

Menurut Kusumo, berdasarkan laporan resmi dari LAPAAN RI Jawa Tengah tersebut, bisa menjadi pintu masuk Kejari Sukoharjo untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya oknum yang melakukan penyerobotan tanah.

Kusumo juga menegaskan bahwa kasus tersebut ternyata belum ada laporan resmi yang masuk ke Kejari Sukoharjo, oleh karena itu pihak LAPAAN RI Jawa Tengah melaporkannya secara resmi.

“Dari hasil temuan kami, banyak kasus- kasus yang seperti ini terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Dimana dugaan tindak pidananya adalah penyalahgunaan wewenang dan muaranya adalah perbuatan korupsi. Untuk itu, saya meminta kepada Kejari Sukoharjo khususnya pada Kasi Intel agar segera membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan secara mendalam”, tandas Kusumo.

Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI, Jawa Tengah, Dr. BRM Kusumo Putro SH, MH, Senin (12/9/2022), saat menyerahkan berkas laporan ke Kejari Sukoharjo. (Dok.foto:Kusumo).

Tanah aset desa yang diduga diperjualbelikan itu, tambah Kusumo adalah harta negara yang dititipkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Maka sudah semestinya, Pemkab Sukoharjo juga harus ikut bertanggungjawab.

“Tanah negara adalah tanah rakyat yang harus dijaga supaya tidak diserobot oleh mafia tanah. Ini juga menjadi pintu masuk bagi daerah-daerah yang lain”, cetus Kusumo.

Disinggung tentang nilai kerugian yang dijadikan dasar laporan, Kusumo mengaku saat ini pihaknya belum melakukan penghitungan secara detail, namun diperkirakan angkanya bisa mencapai miliaran rupiah.

“Dalam kasus ini, diduga ada penyalahgunaan kewenangan oknum pejabat, peralihan hak atas tanah tanpa prosedur, dan dugaan adanya suap. Karena ini menyangkut produk sertifikat, maka tentunya juga melibatkan BPN,” tegasnya.

Kisruh aset tanah Desa Gedangan bermula dari tukar guling tanah seluas 16 hektar dengan PT Pondok Solo Permai (PSP) pada tahun 1987. Aset tanah Desa Gedangan ditukar dengan tanah dengan luas yang sama di Desa Parangjoro, masih di kecamatan yang sama.

Dalam perjalanan waktu, belum semua bidang tanah hasil tukar guling yang dibeli PT. PSP di Desa Parangjoro itu disertifikatkan atas nama Desa Gedangan. Bidang- bidang tanah di Desa Parangjoro tersebut semula dibeli dari beberapa warga setempat.

Masalah tersebut mencuat ketika tim penyelamat aset tanah desa yang dibentuk oleh Kades Gedangan yang baru (periode 2022-2028), menemukan adanya dugaan penjualan aset tanah milik Desa Gedangan yang belum bersertifikat seluas 3.000 m2 di Dusun Parangjoro, yang diduga kuat tidak melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) yang diatur dalam perundang-undangan.

“Meskipun belum bersertifikat atas nama desa, namun tanah dengan nomor persil 130, patok nomor 79 atas nama Sarjono itu sudah tercatat secara administratif sebagai bondo desa”, papar Kusumo.

Sejak 1988 hingga 2017, tanah dimaksud telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Gedangan sebagai lungguh atau lahan garapan Kaur Umum Desa Gedangan.
Selama kurun waktu tersebut, pajak tanah dibayar oleh Pemdes Gedangan dengan nama wajib pajak adalah Kaur Umum, akan tetapi pada 2018 tanah itu diketahui telah berganti kepemilikan atas nama seorang pengusaha berinisial IL.

“Raibnya tanah aset desa ini diduga bermula dari permintaan penghapusan aset dari buku bondo desa. Saat itu (Tahun 2018-Red) Gedangan dipimpin oleh seorang Pj Kades,” ucap Kusumo.

Menanggapi laporan LAPAAN RI, Kajari Sukoharjo, Hadi Sulanto, menyatakan bahwa sebelumnya juga sudah ada pelaporan terkait dugaan penjualan tanah aset Desa Gedangan, tetapi Kajari enggan menyebut siapa nama pihak yang telah melapor itu.

“Intinya sama seperti laporan yang pertama, untuk siapa yang melaporkan, itu harus dirahasiakan. Jadi kami sudah melakukan penelitian selama empat bulan mengumpulkan data. Dan itu sudah selesai, bahwa tanah itu bukan tanah kas Desa Gedangan atas nama Sarjono”, katanya.

Namun begitu, Kajari menegaskan pihaknya tetap akan bertindak jika ada penemuan data dan fakta yang menyatakan bahwa tanah seluas 3.000 m2 yang dibeli pengusaha berinisial IL itu adalah tanah aset Desa Gedangan.

“Nanti akan kami ungkap lagi. Tapi kalau yang 3.000 m2 itu bukan korupsi. Karena untuk penyelidikan kasus korupsi itu kami dibatasi waktu, maka untuk keseluruhan penyelesaiannya, akan kami dampingi melalui Datun (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara),” tandas Kajari.(*17).

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *