Polemik TWK KPK, Ini Tanggapan Ra’is Syuriah PWNU Jawa Tengah

  • Share

SEMARANG, MEDGO.ID – Sebuah pertanyaan, memilih Pancasila atau Qur’an, yang diajukan kepada para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peserta Test Wawasan Kebangsaan (TWK), beberapa waktu yang lalu, telah menimbulkan kegaduhan dan polemik di ranah publik.

Terkait dengan hal tersebut, KH Ubaidullah Shodaqoh, Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, yang juga seorang Pengasuh Pondok Al Itqon, Tlogosari Wetan, Pedurungan Kota Semarang, memberikan tanggapannya, Sabtu (5/6/2021). Dikutip dari RRI.co.id.

\

Menurut KH Ubaidullah Shodaqoh, hal itu tidak dapat dibenarkan. Karena pertanyaan untuk memilih Pancasila atau Quran, bisa memicu permusuhan dan menimbulkan perpecahan.

,
“Pancasila adalah konsep kebangsaan yang disepakati oleh para pendiri Negara Kesatuan Bangsa Indonesia (NKRI) dan di sisi yang lain, Qur’an merupakan wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Umat Islam. Qur’an tidak bisa diperbandingkan dengan apapun”, tandas KH Ubaidillah.

Kalau ada keharusan memilih Pancasila atau Qur’an, sebagai syarat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut KH Ubaidillah, itu akan menimbulkan perlawanan dari umat Islam.

“Saya menilai Pancasila sebagai konsep kebangsaan yang dapat beriringan dengan Qur’an tanpa harus dipertentangkan. Milih Al Qur’an atau Pancasila kok dijadikan syarat masuk ASN, nanti orang Islam jadi benci sama Pancasila, itu pertanyaan anak-anak”, tegasnya.

Ubaidullah menambahkan bahwa memahami dan menjalankan agama dapat beriringan dalam kehidupan bernegara. bahkan nilai – nilai Pancasila dapat ditemukan di dalam Quran. Pancasila wajib disyukuri sebagai pemersatu bangsa.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Dr Solehatul Mustofa, mengemukakan bahwa Pancasila dan Quran atau kitab sucai agama lain tidak dapat dipertentangkan. Keduanya, bisa saling beriringan dalam Negara Indonesia.

“Pertanyaan memilih Pancasila atau Agama tidak bisa dimunculkan. Ibarat memilih Bapak atau Ibu, ya dua – duanya beriringan, tidak bisa dipilih salah satu”, paparnya.

Menurut Mustofa, wawasan kebangsaan sebaiknya terkait peran masing–masing dalam memajukan bangsa. Sementara, jika terdapat pertentangan agama dengan Pancasila itu merupakan kesalahpahaman.

“Pancasila dan Agama hubungannya sudah final. Kalau masih bertentangan jadi orangnya itu yang salah paham”, tegas Mustofa.

Perumus Pancasila diterangkan, lanjut Mustofa, terdiri dari tokoh – tokoh agama yang ikut berperan dan berjuang dalam berdirinya NKRI. Dengan demikian, Pancasila sebagai landasan bernegara tidak bertentangan dengan agama.

“Jika ingin mengetahui wawasan kebangsaan calon ASN, pertanyaannya sebagai contoh, misalnya, bagaimana perannya, loyalnya dia terhadap negara atau bagaimana mengisi kemerdekaan. Bukan malah kalau Pancasila berarti tidak beragama, dan kalau beragama tidak Pancasila”, pungkasnya.

Tiga orang tokoh perumus Dasar Negara Pancasila

Tiga orang tokoh yang berperan dalam perumusan Dasar Negara Indonesia Pancasila, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yaitu:

1. Mohammad Yamin
Adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum.
Dalam membuat rumusan, Mohammad Yamin memberikan lima hal untuk bisa dijadikan sebagai dasar negara.

Pertama diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi:
1. Peri kebangsaan.
2. Peri kemanusiaan.
3. Peri ketuhanan.
4. Peri kerakyatan.
5. Kesejahteraan rakyat.

Kemudian hal tersebut berubah saat Mohammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Soepomo
Soepomo merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka.
Selain itu Soepomo dikenal juga sebagai arsitek Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Mohammad Yamin dan Soekarno.

Dalam pidatonya pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang digelar pada 31 Mei 1945, Soepomo memberikan lima rumusan untuk dijadikan sebagai dasar negara, yaitu:
1. Persatuan.
2. Kekeluargaan.
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah.
5. Keadilan rakyat.

3. Soekarno
Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari lima butir gagasan, yakni:
1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme dan perikemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan yang Maha Esa.

Perumusan yang disampaikan oleh Soekarno tersebut dinamakannya Pancasila.

Selain itu, Soekarno juga mengusulkan perumusan dasar negara yang diberi nama Trisila dan Ekasila, yaitu:
Rumusan Trisila
1. Sosio-nasionalisme.
2. Sosio-demokratis.
3. ke-Tuhanan.

Rumusan Ekasila
1. Gotong-royong.

Pidato yang disampaikan oleh Soekarno itu kemudian diterima secara aklamasi, dan sidang BPUPKI akhirnya menemukan kesepakatan untuk mengambil nama ‘Pancasila’ sebagai nama bagi Dasar Negara Indonesia merdeka.
Jadi hanya untuk penamaan dasar negaranya saja, namun tidak sepenuhnya dengan perumusannya.

Selanjutnya, BPUPKI membentuk sebuah panitia yang dinamakan Panitia Sembilan, dimana tugasnya adalah untuk merumuskan kembali isi Pancasila, yang akan dijadikan sebagai Dasar Negara dan berpedoman pada pidato yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945.

Panitia sembilan tersebut beranggotakan Soekarno, Moh. Hatta, AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasyim dan Moh. Yamin.

Pada tanggal 22 Juni 1945, sebagai sidang pertama Panitia Sembilan, akhirnya berhasil merumuskan rancangan Dasar Negara sebagai bentuk dari isi Pancasila, yang kemudian rumusan itu dicantumkan dalam Mukadimah UUD 1945 dan disahkan sebagai Dasar Negara pada 18 Agustus 1945 oleh BPUPKI.

Di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah Pancasila.
Isi dari rumusan tersebut adalah, (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun setelah proklamasi ada perubahan mengenai sila pertama Pancasila dan disepakati menjadi hanya “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Itulah perjalanan sejarah lahirnya rumusan Pancasila yang hingga kini dikenal oleh Bangsa Indonesia.

Dengan begitu, Pancasila yang termasuk dalam Pembukaan UUD 1945 dilahirkan secara sah pada tanggal 18 Agustus 1945 jika berlandaskan pada proklamasi.
Karena Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Pada tanggal 1 Juni 2016, Presiden Joko Widowo telah menandatangi Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang hari Lahir Pancasila dan sekaligus menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional dan berlaku mulai tahun 2017. (*).
Pewarta: Adang.

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *