Polda Jateng Diperiksa BPK RI Terkait Dana Penanganan Covid

  • Share

SEMARANG, MEDGO.ID – Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) adalah salah satu Polda yang harus menjalani sampling audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI ).

Sampling audit tersebut berkaitan dengan alokasi recofusing anggaran penanganan covid cukup besar yang mencapai Rp. 37 miliar.

\

Dilansir dari RRI.co.id, Kamis (22/10/2020), BPK RI mendatangi Polda Jateng dalam rangka pemeriksaan dana penanganan Covid-19.
Selain Polda Jateng, ada beberapa Polda lainnya yang juga di audit keuangannya secara keseluruhan.
Dalam hal alokasi anggaran refokusing penanganan covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang juga mendapatkan alokasi dana penanganan covid hampir Rp 3 triliun juga ikut diperiksa.

Pimpinan I Bidang Polhukam BPK RI, Hendra Susanto mengatakan pemeriksaan akan dilakukan secara keseluruhan mulai dari perencanaan anggaran, laporan keuangan, kinerjanya dan kepatuhan kepada perundang-undangan.

“Jadi samplingnya di Polda Jateng karena jumlah masyarakat yang ditangani Polda Jateng cukup besar,” kata Hendra usai kunjungannya didampingi Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi dan rombongan BPK lainnya.

Hendra berharap melalui audit yang dijadwalkan akan berakhir dalam 2-3 bulan kedepan ini, BPK dapat memberikan rekomendasi penanganan bencana kepada Pemerintah dan jajarannya.

“Hasilnya nanti sebagai masukan kepada Pemerintah, bagaimana Pemerintah menangani bencana dengan baik jika terjadi lagi. Sekarang sudah baik,” terangnya.

Dia mengungkapkan dari hasil sementara pemeriksaan di seluruh Indonesia terdapat temuan ketidaksesuaian data.

“Bukan di Jawa Tengah ya, di Indonesia secara keseluruhan ada temuan ketidaksesuaian data, dan tidak valid,” ungkap Hendra.

Dalam mendukung pemerintah menanggani covid, Polda Jateng telah menjalankan Kontijensi Dengan Aman Nusa yang saat ini telah sampai tahap V.

“Polda Jateng telah dukung pemerintah dengan berlakunya adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan bebas Covid-19 dan menerapkan 9 sektor ekonomi yang sudah beroperasi secara terbatas,” ungkap Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Selain Polda Jawa Tengah dan Pemprov Jateng, daerah yang padat penduduknya seperti Jakarta juga disoroti. Adapun kementrian atau Departemen yang mendapat alokasi recofusing anggaran yang besar antara lain Departemen Kesehatan, TNI, Kementrian Sosial, dan kementrian BUMN juga menjadi fokus perhatian.(AD1)

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *