Para Petani Kesulitan Untuk Mendapatkan Solar

  • Share

Ungaran, medgo.id – Kenaikan harga Bahan Bakar Binyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite sejak tanggal 3 September 2022 lalu, telah berdampak pada seluruh lapisan masyarakat termasuk para petani.
Sebagai imbasnya adalah para petani sangat kesulitan untuk mendapatkan solar untuk operasional peralatan pertaniannya seperti traktor, rice mill dan pompa air.
Kesulitan tersebut juga dialami oleh para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Subur Desa Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selasa (13/9/2022).

Menanggapi hal itu, Selasa (13/9/2022), Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan skema insentif yang akan diberikan kepada para petani.

“Terkait dengan berbagai kesulitan yang dialami oleh para petani tersebut, saya sudah meminta kepada Dinas Pertanian untuk pendampingan, dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Pertamina terkait pola distribusi solar bagi petani”, terang Ganjar.

Kejadian yang sempat viral yang terjadi di Blora itu, lanjut Ganjar, adalah salah satu saja contoh yang konkret dimana penyebabnya adalah para petani tidak bisa mengakses karena butuh izin dan rekomendasi dari Dinas Pertanian.

Seperti diketahui, pada Sabtu (10/9/2022) beredar sebuah tayangan video yang sempat viral dimana seorang petani warga Dukuh Kalangrejo, Desa Kalangrejo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, membawa tangki traktornya untuk membeli solar ke SPBU Kunduran tetapi ditolak karena tidak membawa surat izin yang lengkap.

 

“Maka saya minta untuk didaftarkan saja rice mill, pompa, dan traktor, berapa kebutuhannya? Nanti kita arahkan pada titik tertentu diakses pelayanan di SPBU-nya”, tandas Ganjar.

Menurut Ganjar, distribusi solar tersebut dapat diatur dengan baik dengan menggunakan database yang bagus, dan dirinya juga meminta kepada seluruh Poktan dan Gapoktan agar mendata anggotanya, serta kebutuhan yang diperlukan. Data itu akan dipakai untuk menentukan distribusi bahan bakar.

“Kalau ini bisa kita atur, database-nya kita bagus, maka surat itu bisa satu rombongan. Satu saja kita rekomendasi yang berikut ini, kelompok tani ini ngambilnya di sini kuotanya sekian. Maka nggak boleh melebihi kuota, sehingga betul-betul bisa terkontrol”, paparnya.

Apabila data itu sudah dikumpulkan, imbuh Ganjar, maka dinamika yang terjadi di lapangan juga dapat dikontrol. Tugas pemerintah adalah berkomunikasi dengan Pertamina, sehingga kuota untuk para petani juga mendapat perhatian khusus.

“Tugas kami nanti yang menjembatani ke Pertaminanya sehingga semua akan bisa mendapatkan itu dan di tengah kondisi semacam ini petani tetap ditemani”, pungkas Ganjar.

Sebagai informasi, Pemprov Jateng sudah menyiapkan skema bantuan penanganan inflasi dan dampak kenaikan BBM. Bantuan itu sebanyak dua persen dari dana transfer umum yang terbagi atas beberapa sasaran penerima.
Di antaranya bantuan bagi pengguna alat mesin pertanian (alsintan) sekitar 2.264 kelompok dengan alokasi sebesar Rp950,8 juta. Subsidi bahan bakar alat peternakan dengan anggaran Rp34,125 juta. Lalu ada bantuan bagi pengelola RMU berupa solar dengan total anggaran Rp220,8 juta dan bantuan bagi pelaku distribusi pangan dengan total anggaran Rp2,4 miliar. (*17).

  • Share
Exit mobile version