Pakar Hukum Pidana, Prof Dr Hibnu Nugroho: Langkah Litigasi dan Restorative Justice Bisa Jadi Solusi

  • Share

SEMARANG, MEDGO.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upayanya memberantas pinjaman online ilegal, mendapatkan respon dari Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Dr Hibnu Nugroho SH MH.

Menurut profesor yang dalam kesehariannya juga menjabat sebagai wakil rektor Unsoed bidang umum dan keuangan ini, mengatakan bahwa upaya Polri khususnya Polda Jawa Tengah dalam memberantas korupsi sudah sangat bagus.

\

“Korban pinjaman online ilegal sudah sangat banyak dan fenomena maraknya pinjol ini sudah sangat meresahkan”, ungkap Hibnu, Senin (25/10/2021) pagi. Sebagaimana dikutip dari Humas Polda Jawa Tengah.

Sejauh ini, tambah Hibnu, Polri sudah melaksanakan upaya yang tepat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.

Lebih lanjut Hibnu mengatakan bahwa Polri sudah melaksanakan penindakan yang berorientasi pada korban. Kalau sudah banyak korban, tindakan tegas sudah harus dilakukan.

 

“Penanganan fenomena pinjaman online ilegal dapat diselesaikan dengan cara proporsional. Ada dua alternatif yang bisa dilakukan dalam penanganan masalah pinjol ilegal yaitu secara restorative justice (RJ) maupun litigasi”, tandas Hibnu.

Bagi pinjol ilegal yang tidak memeras nasabahnya, lanjut Hibnu, dari aspek legalitas memang salah, namun mereka sudah mengeluarkan dana dan nasabah juga sudah menikmati uangnya. Untuk kasus seperti ini, upaya RJ bisa diterapkan, karena bagaimanapun pihak pinjol sudah mengeluarkan dana dan nasabah juga sudah menerima uangnya.

“Meskipun secara hukum pihak pinjolnya salah karena ilegal, ada aspek hak dan kewajiban, sehingga tidak ada yang dirugikan. Tapi pinjol ilegal jenis ini tidak boleh mengulangi kegiatannya karena memang tidak punya ijin. Dan bagi punjol ilegal yang memeras dan melakukan teror pada nasabah, maka upaya litigasi (penyelesaian lewat jalur pengadilan) harus ditegakkan”, ungkap Hibnu.

Saran saya, imbuh Hibnu, Polda Jawa Tengah bisa menerapkan dua alternatif itu. Bisa dipilah mana yang ditindak secara tegas dan mana yang tidak, saya rasa Polri yang lebih tahu. Peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri dan Bank Indonesia sangat besar dalam mengawasi peredaran pinjaman online termasuk pinjol ilegal.

“Harus dicermati mengapa pinjol seperti ini sangat marak. Polri, OJK dan Bank Indonesia harus melihat mengapa fenomena ini terjadi. Peran negara dalam hal ini harus terlihat, jangan sampai masyarakat yang menjadi korban”, tandasnya.

Dimintai pendapat tentang maraknya masyarakat yang menerima tawaran pinjol ilegal melalui pesan SMS dan chat WA, meskipun upaya pemberantasan terus digalakkan oleh Polri, Prof Hibnu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan aspek pendidikan bagi warga masyarakat.

 

“Era sekarang adalah era yang mengedepankan rasionalitas. Masyarakat jangan mudah terbujuk oleh tawaran pinjaman online yang seperti itu. Tawaran yang bunga atau fasilitas yang tidak masuk akal, jangan diterima”, pungkas Hibnu. (*).
Pewarta: Adang.

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *