Memprihatinkan, Alih Fungsi Lahan Ilegal Tetap Terjadi

  • Share

KENDAL, MEDGO.ID – Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diantaranya dimaksudkan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan dan melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani.

Amanat yang mendasar dari UU No. 41 Tahun 2009 adalah Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW dan/atau RDTR Kabupaten/Kota.
Namun dari hasil pemotretan lahan baku sawah oleh BPS, BIG, dan Lapan menunjukkan adanya penurunan luas lahan sawah di Indonesia.
Pada tahun 2013, luas sawah baku Indonesia mencapai 7,75 juta hektare, dan pada 2018 jumlahnya menurun ke angka 7,1 juta hektare.

\

Sekalipun sudah ada UU No. 41 Tahun 2009, tapi alih fungsi lahan produktif menjadi lahan non pertanian, yang dilakukan secara ilegal atau liar di wilayah Kabupaten Kendal Jawa Tengah, masih saja terus terjadi.

Di beberapa kecamatan hal tersebut masih tetap berlangsung. Seperti halnya yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Kangkung.
Dimana lahan seluas 3.800 M2 yang merupakan lahan hijau atau lahan produktif, telah dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian.

Muhtarom SH selaku Kepala Desa Rejosari terkait dengan adanya kegiatan pengurugan lahan hijau di desanya, mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu.
“Saya baru tahu hal itu setelah ditelpon oleh Kapolsek Kangkung IPTU Untoro Beni”, kata Muhtarom.

Atas terjadinya pengurugan tersebut, Muhtarom SH selaku Kades Rejosari yang juga adalah seorang Purnawirawan Polisi berpangkat Ajun Komisaris AKP (Purn) bertindak tegas dengan menghentikan proses pengurugan lahan hijau di wilayahnya, Jumat (23/10/20).

Muhtarom mengatakan bahwa sikap tegasnya menghentikan proses pengurugan tersebut karena pemilik ataupun pemborong tidak bisa menunjukkan ijin alih fungsi lahan dari yang berwenang.

“Hari ini juga semua aktifitas pengurugan dihentikan, dan bagi pemborong jika sudah ada ijinnya silahkan dilanjutkan kembali pekerjaannya”, kata Muhtarom.

Sementara itu, Kapolsek Kangkung IPTU Untoro Beni saat di konfirmasi terkait aktifitas pengurugan lahan produktif di Desa Rejosari mengatakan bahwa dirinya telah berkordinasi dengan Camat Kangkung.

“Begitu saya tahu ada aktifitas pengurugan lahan hijau, saya langsung kordinasi dan melaporkannya kepada Camat Kangkung dan saya juga sudah memerintahkan Babinkamtibmas untuk cek ke lokasi”, tutur Kapolsek.

Secara terpisah, Camat Kangkung Adhi Prasetyo saat ditanya sudah sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh camat dengan adanya pelanggaran LP2B?
Dengan gagap Adhi menjawab bahwa dirinya sudah melakukan upaya prefentive terkait dengan LP2B yaitu dengan memberikan surat edaran ke desa-desa jika di wilayahnya masing-masing ada pelanggaran LP2B agar segera melakukan koordinasi sehingga bisa segera dilaporkan ke pihak terkait.

“Saya sudah perintahkan staf saya untuk cek lokasi pengurugan di Desa Rejosari”, ujar Camat Kangkung. (AD1).

 

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *