Ketua KPK: Partai Politik Harus Bebas Dari Praktek Korupsi

  • Share

BANDUNG, MEDGO.ID – Komisi pemberantasan korupsi (KPK) terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di semua lini dan gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun demikian belum terlihat adanya efek jera dan masih saja ada pejabat yang melakukan praktek suap.

Hal tersebut disinyalir, terkait dengan sistem politik yang masih transaksional demi mendapatkan kekuasaan, padahal keterbukaan informasi sudah begitu kuat dengan harapan dapat memperkecil ruang gerak praktek korupsi.

Demikian yang disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, saat memberikan sambutan pada Pelantikan JMSI Jawa Barat, dihotel Horison Kota Bandung, Jumat (21/01/2022). Seperti dikutip dari Medgo.id Gorontalo.

Menurut Firli, pemberitaan yang dilakukan oleh media massa sudah begitu cepat dalam dan sudah sangat terbuka, serta sistem transaksi pemerintahan sudah digital, akan tetapi masih saja ada pejabat yang memanfaatkan jabatan nya untuk kepentingan pribadi.

“Semua pihak harus terus memberikan peran dalam membantu dan mendukung KPK, agar orkestra pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal dan bangsa kita bisa terbebas dari praktik kotor ini. KPK perlu dukungan dari semua pihak tanpa kecuali”, tandas Firli.

Lebih lanjut Firli mengatakan bahwa pemberantasan korupsi harus menyentuh semua level, baik pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan, serta ormas yang berkaitan dengan kekuasaan.

“Saat ini, yang berjalan masih di sektor eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi di partai politik belum tersentuh dan ini harus mendapat perhatian kita semua”, tegas Firli.

Di lingkup partai politik, imbuh Firli, saat proses pemilihan ketua partai harus terbebas dari budaya suap-menyuap. Demikian juga saat pemilihan kandidat calon gubernur serta bupati/walikota, yang harus merogoh kocek bakal calon hingga puluhan milyaran. Jika terus-menerus dibiarkan tentunya hal ini akan sangat berbahaya bagi Indonesia.

“Bayangkan, siapapun yang mau mencalonkan diri sebagai ketua partai, serta kepala daerah dan harus mengeluarkan biaya besar, jika terpilih, tentunya akan membebani dalam menjalankan tugas”, ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Firli, pemberantasan korupsi yang diamanahkan undang- undang kepada KPK, juga harus merambah partai politik karena menjadi penentu arah bangsa di masa depan.

“Partai politik harus terbebas dari praktek korupsi, melalui jual beli jabatan partai, tanpa upaya ini, kita akan selalu berhadapan dengan para koruptor”, kata Firli.

Kepada JMSI, Firli berharap bahwa sebagai organisasi yang mewadahi media siber, harus menjadi bagian dalam orkestra ini. Dengan mengawasi dan aktif kolaborasi memberikan informasi, adanya praktek politik kotor, yang telah merusak sendi bernegara.

“Kami mengajak JMSI berperan aktif dalam memberikan informasi ke KPK, adanya praktek seperti itu. Jangan hanya sebatas menangkal informasi hoax, tapi peran media dan wartawan dapat ikut serta pemberantasan korupsi. Berantas informasi hoax penting, namun tak boleh diabaikan peran media memberantas korupsi,” tegas Firli.

Terkait dengan hal tersebut Ketum JMSI, Teguh Santosa, menyambut baik upaya KPK melirik sektor non formal khusunya partai politik, dan menyatakan kesanggupannya untuk mendukung itikad baik tersebut.

“Sebagai organisasi media siber, kami membantu tekad KPK. Namun tugas utama kami menangkal informasi sesat yang berseliweran di media sosial,” pungkas Teguh. (*).
Pewarta: Adang.

  • Share
Exit mobile version