Ketua Forum Budaya Mataram: Eksavator Penjebol Bekas Benteng Keraton Kartasura Hilang Tanpa Jejak

  • Share

SUKOHARJO, MEDGO.ID – Perobohan tembok bekas benteng Keraton Kartasura dimana perobohan tersebut dengan menggunakan eksavator, hingga saat ini masih terus dilakukan pendalaman dan penyelidikan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pelestarian Cagar Budaya (PPNS BPCB).

Namun ironisnya, eksavator yang digunakan tersebut, saat ini sudah tidak ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), hilang tanpa jejak.

\

Sementara itu, pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sukoharjo, saat diminta konfirmasinya mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu-menahu terkait dengan keberadaan eksavator dimaksud.

Dalam keterangannya, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, mengatakan bahwa kewenangan penanganan kasus perobohan tembok bekas benteng Keraton Kartasura itu ada di pihak PPNS BPCB, dimana kepolisian hanya dalam kapasitas pendampingan saat pemeriksaan.
Terkait dengan barang bukti berupa eksavator, Kapolres Sukoharjo menyarankan untuk menanyakannya ke BPCB.

Demikian yang disampaikan oleh Ketua Forum Budaya Mataram (FBM), DR. BRM Kusumo Putro SH, MH, dalam keterangan tertulisnya kepada medgo.id, Jum’at (20/5/2022).


Lebih lanjut BRM Kusumo mengatakan bahwa hilangnya eksavator tersebut diketahuinya pada Selasa tanggal 10 Mei 2022, saat dirinya datang ke TKP bersama tim dari Kejaksaan Agung.
BRM Kusumo menambahkan bahwa pada Kamis (19/5/2022), dirinya juga kembali mendatangi TKP dan ternyata eksavator juga tidak ada.

“Kami mempertanyakan, kemana barang bukti tersebut. Kalau barang itu disimpan, dimana disimpannya, apakah disimpan di Kejati Jawa Tengah, di Polres Sukoharjo, di Polsek Kartasura, BPCB Jateng, Polda Jateng, atau dimana? Ini perlu ada kejelasan. Karena eksavator itu adalah alat bukti pokok, jangan sampai ada yang bermain- main”, tandas BRM Kusumo.

Eksavator yang merupakan barang bukti dalam kasus yang masih dalam tahap penyelidikan, lanjut Kusumo, maka hukumnya wajib untuk diamankan, dan tidak bisa dipinjamkan secara sembarangan tanpa prosedur yang telah diatur oleh perundang-undangan.

Semisalnya diambil untuk dipinjam oleh pemiliknya, imbuh Kusumo, maka harus melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak bisa diambil seenaknya saja karena itu adalah alat bukti yang nantinya akan disampaikan ke pengadilan.

“Dalam kasus ini, seharusnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Jawa Tengah yang menangani, sudah bisa menetapkan para tersangka pelaku perusakan tembok bekas beteng keraton itu, sebab alat bukti yang dibutuhkan sudah lebih dari cukup”, kata Kusumo.

Menurut BRM Kusumo, PPNS bisa menerapkan Pasal 31 Ayat 5 UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi, selama proses pengkajian, benda, bangunan, atau struktur hasil temuan yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya. Kan sudah jelas, bahwa lokasi bekas beteng itu sudah didaftarkan.

“Walaupun belum punya SK penetapan atau daftar register,dengan pendaftaran yang sudah dilakukan, maka penerapan UU Cagar Budaya untuk melindungi bangunan bekas benteng keraton itu dari kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja, sudah berlaku”, kata Kusumo.

Kalau baru didaftarkan saja sudah terjadi pembiaran perusakan, tandas Kusumo, lama kelamaan ketika SK penetapan itu turun, barangnya bisa jadi sudah tidak ada, atau lenyap karena dibongkar dari sedikit demi sedikit. Maka, pasal dalam UU Cagar Budaya itu bisa dijadikan acuan penyidik dari PPNS untuk menjerat tersangka pelakunya dan segera dilakukan penahanan.

Perusakan cagar budaya adalah sebuah kejahatan sehingga ada ancaman pidananya. Pasal 105 UU 11/2010 sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) UU 11/2010 dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedkit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 5 miliar.

“Jadi dalam penanganan kasus ini, tidak perlu ada Perda, Acuannya cuma satu, yakni UU cagar budaya. Dan di UU cagar budaya ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No.1, terbit pada Januari 2022 lalu, sebagai peraturan pelaksanaannya. Ini PP terbaru yang menegaskan bahwa ODCB itu disamakan dengan cagar budaya. Kami terus kawal kasus ini”, pungkas Kusumo. (*).

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *