Kepala DLH: Pemkab Magelang Tidak Pernah Terbitkan Izin Tambang Di Eks Dusun Ngori

  • Share

MAGELANG, MEDGO.ID – Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, tidak pernah menerbitkan izin tambang di wilayah Merapi, tepatnya di eks Dusun Ngori, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Kegiatan pertambangan termasuk pertambangan pasir dan batu di wilayah Merapi Kabupaten Magelang, mendasarkan pada UU No. 3/2020 tentang perubahan atas UU No. 4/2008 tentang pertambangan minerba dan batu bara (Minerba). Dimana perizinan berusahanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara, salah satu syarat izin usaha pertambangan adalah dokumen dari lingkungan hidup.

Demikian penegasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, Sarifudin, terkait dengan adanya isu bahwa Pemkab Magelang telah menerbitkan izin tambang di wilayah Merapi khususnya di eks Dusun Ngori, Sabtu (19/6/2021). Dilansir dari magelangkab.go.id.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, Sarifudin. (Dok.foto: humas).

Untuk di wilayah Merapi, lanjut Sarifudin, karena lokasi yg diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan adalah zona lindung 3 maka wajib menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup).

Sarifudin menambahkan bahwa sesuai dengan PP No. 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kewenangan penilaian AMDAL, kewenangan penerbitan berusaha, dan penilaian AMDAL dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bukan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Magelang.

“Jadi persyaratan izin usaha pertambangan yang masih menjadi kewenangan Pemkab Magelang saat ini adalah hanya surat kesesuaian tata ruang, sehingga tidak benar kalau ada informasi bahwa Pemkab Magelang menerbitkan izin tambang di wilayah Merapi khususnya di eks Dusun Ngori, Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang,” pungkas Sarifudin. (*).
Pewarta: Adang.

  • Share
Exit mobile version