JMSI Sambut Positif Mitigasi Polarisasi Pelaksanaan Pemilu 2024

  • Share

Jakarta, medgo.id – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), yang juga mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Teguh Santosa, dalam keterangannya, Rabu (22/6/2022), menyampaikan apresiasinya dan menyambut positif atas kesepakatan yang terjadi antara Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), terkait dengan kesepakatan untuk memitigasi kemungkinan terjadinya polarisasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Dikutip dari medgo.id Gorontalo, Rabu (22/6/2022), kesepakatan tersebut dilakukan dalam sebuah pertemuan antara Dewan Pers yang diwakili oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Azyumardi Azra, dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), yang diwakili oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Selasa (21/6/2022) siang, di Mabes Polri.

Pada pertemuan itu, Ketua Dewan Pers didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya, dan anggota Dewan Pers antara lain Yadi Hendriana, Arif Zulkifli, Totok Suryanto, Ninik Rahayu, dan Sapto Anggoro.

“Dewan Pers dan Mabes Polri, menyoroti tentang polarisasi dan keterbelahan masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan isu identitas dan diksi-diksi kebencian, dan juga adanya informasi bohong atau hoax”, kata Teguh.

Untuk itu, lanjut Teguh, kepada semua media massa yang berbasis internet yang menjadi anggota JMSI, agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh substansi pertemuan dan menjadikannya sebagai pedoman penting dalam berbagai pemberitaan seputar Pemilu 2024.

“Polarisasi politik adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi di ajang pemilu. Karena pada hakikatnya, pemilu merupakan sebuah kompetisi politik untuk memperebutkan kekuasaan. Bukan tidak mungkin, karena dipahami sebagai sebuah kompetisi politik yang legal, maka ada pihak-pihak yang menganggapnya bisa melakukan berbagai cara demi memenangkan kompetisi, termasuk dengan menggunakan dan memanfaatkan media massa dan profesi wartawan, dan Kita tidak boleh larut dan terjebak”, tandas Teguh.

Pemilu, imbuh Teguh, memang sebuah ajang perebutan kekuasaan, akan tetapi kita juga harus ingat bahwa pemilu juga merupakan indikator penting dari demokrasi dan masyarakat sipil. Pertarungan atau kompetisi politik dalam praktik demokrasi adalah harus mengedepankan keberadaban.

“Negara demokratis yang genuine ditopang oleh kompetisi politik yang beradab yang mengedepankan agenda-agenda kemajuan bersama”, ucap Teguh Santosa, yang juga seorang dosen Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) ini menegaskan bahwa bagi media massa, khususnya yang menggunakan platform digital, kata kunci agar tidak terjebak menjadi “mesin perusak” di arena pemilu adalah profesionalisme.

“Media massa anggota JMSI agar terus dan harus selalu memperhatikan Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, serta Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman yang telah disusun oleh masyarakat pers nasional”, ungkap Teguh.

Adapun terkait dengan MoU antara Polri dan Dewan Pers yang tengah disusun menyusul pertemuan kemarin, Teguh mengatakan dirinya meyakini bahwa isinya adalah untuk memperkuat kerja jurnalistik, agar media massa dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai aktor perekat kohesifitas di tengah masyarakat.(*).

  • Share
Exit mobile version