JMSI Lakukan Kunjungan Ke KPU RI

  • Share

Jakarta, medgo.id — Dipimpin oleh Ketua Umum, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2022) pagi.

Rombongan dari JMSI diterima langsung oleh Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI l, Yulianto Sudrajat, dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz.

Dikutip dari medgo.id Gorontalo, Kamis (23/6/2022), Dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum JMSI didampingi oleh Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Khalid Zabidi, Ketua Bidang Sekretariat Ari Rahman, dan Sekretaris Bidang Koordinasi Program Faisal Mahrawa, serta anggota Pokja Kepemiluan JMSI, Firman Mulyadi.

Terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Teguh Santosa, mengharapkan bahwa Pemilu tidak hanya sekadar sebagai arena perebutan kekuasaan, akan tetapi juga harus menjadi wadah yang mempertemukan berbagai gagasan demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

“Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) siap bekerjasama dengan stake holder kepemiluan, khususnya KPU RI”, kata Teguh.

Lebih jauh Teguh menyampaikan bahwa kita telah mengambil pelajaran dari penyelenggaraan pemilu sejak tahun 2014, yang utama adalah Pemilu 2019, dimana hate speech atau ujaran kebencian juga hoax atau kabar bohong memenuhui ruang publik kita, dan menyebar menggunakan platform digital.

Karena menggunakan platform yang sama, tandas Teguh, sehingga publik terkadang tidak bisa membedakan mana yang merupakan karya jurnalistik yang didiseminasi melalui platform digital, dan mana yang bukan.

Semestinya, sambung Teguh yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, media massa memberikan tempat yang lebih besar bagi berbagai persoalan penting yang patut dimasukkan dalam agenda pembicaraan elit di Pemilu 2024 nanti. Dia menyebutkan sejumlah isu yang penting seperti korupsi oligarki, energi baru dan terbarukan, recovery economy dan digital economy, serta isu geopolitik di mana kawasan Indo Pasifik menjadi salah satu arena pertarungan kekuatan-kekuatan global.

“Sudah cukup rasanya kita mendengarkan hiruk pikuk isu identitas dan SARA yang tidak konstruktif dan malah destruktif. Kini saatnya kita memberikan perhatian yang besar pada persoalan-persoalan ril yang tengah kita hadapi, bagi di lingkungan nasional, maupun regional dan global,” ujarnya lagi.

Pemilu yang mengintegrasikan
Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat bekerja sendirian dalam mensukseskan Pemilu 2024, apalagi Pemilu 2024 akan sangat kolosal.

“Sebagai satu-satunya jalur konsitusional untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, pemilu pasti memiliki konflik. Namun demikian, konflik yang tidak dapat dihindarkan itu harus dikelola agar bermanfaat bagi keberlangsungan bangsa dan negara. KPU tetap komitmen untuk bekerja agar kualitas pemilu semakin baik, dari sisi penyelenggaraan maupun tujuan. Saya berharapPemilu 2024 dapat mengintegrasikan seluruh elemen bangsa”, ungkap Yulianto.

Senada dengan itu, Anggota KPU August Mellaz menggarisbawahi nilai strategis pemilu sebagai instrumen yang mempersatukan.

“Ini memang kelihatannya naif, tapi kalau sudah ada komitmen itu, mestinya jalan,” ujar August sambil menambahkan, media massa termasuk yang berbasis digital memiliki tanggung jawab untuk ikut mewujudkan itu semua.

MoU Kepemiluan
Dalam pertemuan, Ketua Pokja Kepemiluan JMSI, Khalid Zabidi, melaporkan bahwa JMSI telah merumuskan draft Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua lembaga yang apabila disepakati dapat dijadikan payung bagi Pengurus Daerah JMSI dalam kegiatan kepemiluan.

“Peran pemilu yang kita sepakati sebagai instrumen untuk memperkuat ikatan kebangsaan ini harus kita jadikan tema utama hingga resonansinya mencapai daerah-daerah,” ujar Khalid.

Khalid menambahkan bahwa draft MoU itu telah diserahkan kepada KPU untuk dibahas kembali secara internal oleh KPU sebelum ditandatangani di bulan Juli 2022 mendatang.(*).

  • Share
Exit mobile version