Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal Tahun 2022 Telah Melakukan Pendataan TORA Di Lima Lokasi

  • Share

Kendal, medgo.id – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, melakukan Rapat Koordinasi dan Integrasi Penataan Aset dan Akses Gugus Tugas Reformasi Agraria Kabupaten Kendal Tahun 2022, Selasa (6/9/2022), di Hotel Sae Inn Kendal

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kendal, Dico M Ganunduto, dihadiri oleh Sekda Kendal, Ir Sugiono, dan OPD terkait seperti Dinas Pertanian dan Pangan Kendal.

\

Dalam sambutannya Kepala ATR/BPN Kendal, Drs. Agung Taufik Hidayat MM, mengatakan bahwa tugas dari Gugus Tugas Reforma Agraria adalah melakukan pendataan subyek dan obyek Tanah Obyek Reforma Agraria , yang selanjutnya akan diusulkan menjadi Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA.
TORA merupakan program dari Kementerian ATR/BPN yang bertujuan untuk penataan aset, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta untuk memberikan kepastian hukum hak atas pemilikan tanah kepada masyarakat yang lebih berkeadilan.

Agung menuturkan bahwa debagai dasar dari program TORA adalah Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Kepala ATR/BPN Kendal, Drs Agung Taufik Hidayat MM. (Dok. foto:adp).

“Selain itu, TORA juga untuk melakukan penataan akses. Dengan pendampingan dari pemerintah diberikannya hak atas tanah maka masyarakat bisa memberdayakan kehidupannya”, kata Agung.

Terkait dengan Pendataan potensi TORA di Kabupaten Kendal, Agung memaparkan bahwa Gugus Tugas Reforma Agria tahun 2022 telah melakukan pendataan TORO di lima lokasi yaitu di Desa Puguh Kecamatan Pegandon (7,21 hektar, 330 bidang, untuk permukiman, aset milik PTPN IX, HGB sudah habis tahun 1980), Desa Ngesrep Balong Kecamatan Limbangan (50,7 hektar, 250 bidang, untuk pertanian, Tanah negara Bekas HGU PT Rumpun), Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan (8,8 hektar, 50 bidang, untuk pertanian, bekas HGU PT Rumpun), dan Desa Jawisari Kecamatan Limbangan ( 12,8 hektar, 50 bidang, tanah pertanian, bekas HGU PT Rumpun), serta Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung (71,35 hektar, 172 bidang, tanah pertanian dan tambak, status tanah negara atau GG).

“Ke lima lokasi tersebut sudah kita ajukan untuk mendapatkan rekomendasi agar bisa dilepaskan dari aset pemerintah atau kementerian yang terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Kelautan”, pungkas Agung.

Sementara itu, Bupati Kendal, Dico M Ganunduto, mengatakan bahwa program TORA adalah sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Negara yang maju adalah negara yang bisa memaksimalkan aset yang dimiliki negara maupun masyarakatnya”, kata Bupati Kendal. (*17).

 

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *