Gubernur Jawa Tengah Kukuhkan 7 Orang Komisioner KPID Jateng

  • Share

SEMARANG, MEDGO.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengukuhkan 7 orang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah periode 2021-2024, Senin (31/5/2021), di Gedung Grhadhika Bhakti Praja Semarang.

7 orang yang dikukuhkan menjadi Komisioner KPID Jateng tersebut adalah Muhammad Aulia Assyahaddin sebagai Ketua KPID Jawa Tengah, Achmad Junaidi Wakil Ketua sekaligus komisioner bidang perizinan, Yogyo Susaptoyono komisioner bidang kelembagaan, Asih Budiastuti komisioner bidang kelembagaan, Anas Syahirul Alim komisioner bidang perizinan, Ari Yusmidarsih komisioner bidang isi siaran, dan Sonakha Yudha Laksono komisioner bidang isi siaran.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengungkapkan bahwa sejak dulu KPID Jateng cukup membanggakan karena bisa memberi peringatan pada satu acara televisi yang menurut penilaian KPID tidak pantas.

“Kepada para komisioner KPID Jateng yang baru dikukuhkan, agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan. Apalagi, tantangannya semakin bertambah dengan adanya media sosial, yang lebih sering dikonsumsi warga sebagai channel hiburan dan informasi. Dengan begitu giginya itu ada, cengkramannya ada, dan bisa mendapat perhatian”, tandas Ganjar.

Bagi warga yang mempunyai saluran pribadi di Youtube dan sebagainya, lanjut Ganjar, agar tetap memperhatikan etika kesopanan dan berbangsa dan KPID sebagai badan pengawas, diharap bisa memberikan contoh-contoh penyiaran yang berbobot.

Sementara itu, Ketua KPID Jateng Muhammad Aulia Assyahaddin, mengatakan bahwa kondisi penyiaran saat ini tengah terpuruk, karena karena adanya pandemi MB Ditambah lagi, masyarakat lebih menyukai media sosial sebagai channel hiburan.

Menurut Ketua KPID Jateng, dari hasil pantauannya, belum ada lembaga penyiaran di Jawa Tengah yang melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

“Jadi, selain menerapkan regulasi kita awasi lembaga penyiaran, juga ada pemantauan. Dengan itu, kita akan lakukan pengawasan media penyiaran lokal maupun nasional yang berjejaring di Jateng. Sehingga kita bisa tahu kualitas siaran kita. Bagaimana lembaga penyiaran dikelola secara benar atau tidak, termasuk kesejahteraan karyawan,” paparnya.

Ditanya soal pengawasan media sosial, Aulia berkata bukan menjadi ranah pengawasannya. Namun demikian, ia berharap agar lembaga penyiaran arus utama dapat bersaing, seiring diterapkannya penyiaran digital.

Terkait kesiapan media lokal menyambut siaran TV digital, Aulia mengatakan sebagian sudah siap. Tetapi, beberapa di antaranya mengeluhkan sewa MUX yang terbilang mahal.

“Kita mediasi agar capai win-win solution, sehingga kebutuhan bersiaran TV lokal terpenuhi”, pungkas Aulia. (*).
Pewarta: Adang.

  • Share
Exit mobile version