Ganjar: Manfaatkan Kesempatan Insentif Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor

  • Share

Batang, medgo.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberlakukan insentif pembebasan denda dan pajak pokok kendaraan bermotor tunggakan tahun kelima serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, yang berlaku mulai dari tanggal 7 September 2022 hingga 22 November 2022.

Demikian yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat sidak di SPBU Rest Area 379A tol Batang-Semarang, Rabu (7/9/2022).

Ganjar Pranowo juga mengimbau masyarakat agar bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya.

“Seluruh kendaraan bermotor yang belum dibayar pajaknya, apalagi yang mau balik nama, bisa memanfaatkan kesempatan ini”, kata Ganjar.

Ganjar menegaskan bahwa balik nama kendaraan bermotor itu biasanya rumit, bahkan tidak jarang ada wajib pajak yang mengambil jalan pintas dengan cara “nembak” agar dapat membayar pajak kendaraan bermotornya.

“Inilah kesempatan masyarakat. Ketika dibebaskan, silakan dibalik nama dulu. Ini lho kesempatannya sekarang, mumpung free, silakan gunakan”, kata Ganjar.

Diberikannya insentif, terang Ganjar, dengan harapan di Jawa Tengah tidak ada lagi kendaraan bodong atau tidak tercatat secara administrasi. Selain itu juga dapat mendorong dan memudahkan masyarakat, dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kemudian hari.

“Mudah-mudahan nomornya bisa dibalik nama sesuai dengan tempat tinggal yang ada di Jawa Tengah. Sehingga kelak kemudian membayar pajaknya lebih gampang, lebih ringan. Insyaallah kita akan layani dengan baik,” ungkap Ganjar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda ), Provinsi Jawa Tengah, Peni Rahayu, mengatakan bahwa berdasarkan data dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah, tercatat ada sekitar 1.475.205 juta objek kendaraan yang habis masa berlakunya lebih dari dua tahun, dan terancam bodong di wilayah Jawa Tengah.

“Untuk kita mengusulkan insentif bebas denda dan pokok pajak tahun kelima dan ternyata disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah”, kata Peni.

Menurut Peni, tujuan dari pemberian insentif tersebut adalah agar masyarakat kembali mereset registrasi jatuh tempo kepemilikan kendaraan bermotornya. Dengan demikian, data kepemilikan kendaraan bermotornya bisa kembali tervalidasi dan tidak disebut bodong.

“Saya mengimbau kepada masyarakat Jawa Tengah, agar segera membayar pajak kendaraan bermotornya, terutama bagi pemilik yang sudah dua tahun lebih tidak membayar pajak kendaraan bermotor miliknya, sebab tahun depan akan mulai diterapkan Pasal 74 UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)”,

Berdasarkan aturan itu, pungkas Peni, semua kendaraan yang tidak membayar pajak dua tahun atau STNKnya mati akan dihapus secara administrasi atau dengan kata lain kendaraan akan menjadi bodong. (*17).

  • Share
Exit mobile version