Cegah Konflik Internal ASN Harus Netral

  • Share

PURWOKERTO, MEDGO.ID – Aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan pemerintah perlu memastikan netralitas aparatur sipil negara, untuk mencegah adanya konflik internal dan menjaga profesionalitas.

Demikian yang disampaikan oleh akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi, Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Sabtu (31/10/2020), di Purwokerto. Seperti dikutip dari Antaranews.com.

\

Menurut Dr. Slamet bahwa pemerintah juga perlu menegaskan agar para ASN menjalankannya dengan konsisten, dengan tujuan agar tidak terlibat dalam praktik politik praktis.

Keterangan foto: Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Unsoed Purwokerto. (Dok. foto: Antara).

Sementara itu, Ahmad Sabiq seorang pengamat Politik dari Unsoed juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam seluruh tahapan pilkada dalam artian tidak terlibat atau dilibatkan dalam tarik menarik kepentingan politik dalam pilkada.

“Netralitas ASN juga diperlukan untuk menjamin pelayanan publik yang adil tanpa adanya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik. Namun demikian, ASN memiliki kemungkinan berada dalam posisi yang dilematis dalam menjaga netralitasnya. Untuk itu perlu aturan-aturan yang bisa menumbuhkan atmosfer politik yang dapat mendukung ASN, agar bisa nyaman dalam menjalankan netralitasnya,” katanya pula.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan hal sebagai berikut :
a. Bahwa PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
b. Pernyataan pengunduran diri dimaksud tidak dapat ditarik kembali;
c. PNS yang mengundurkan diri karena pencalonannya tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
d. PNS yang melanggar kewajiban diri dimaksud diberhantikan dengan hormat sebagai PNS.
e. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 angka 14 dan angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebut bahwa PNS dilarang:
a. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Pendudukan sesuai peraturan perundangundangan; dan
b. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (AD1).

 

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *