ASPEK Desak Joko Widodo Terbitkan Perppu Batalkan UU Ciptaker

  • Share

 

Keterangan foto: Mirah Sumirat Presiden ASPEK Indonesia. (Dok. foto: RRI).
JAKARTA, MEDGO.ID – Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia meminta kebijakan politik kepada Presiden RI Joko Widodo dan menuntut agar Presiden RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Omnibus Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu, Sabtu (17/10/2020).

Dilansir dari RRI.co.id, Mirah Sumirat selaku Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangannya memaparkan bahwa ada beberapa hal yang patut untuk dipertimbangkan oleh presiden terkait pentingnya Perppu tersebut, yaitu:
1. Pembahasan RUU Ciptaker tersebut sejak awal proses legislasi, mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan telah memicu kontroversi dan kritik dari banyak elemen masyarakat.
Dimana prosesnya juga minim partisipasi dari publik dan tidak melibatkan unsur tripartit sejak awal penyusunan, maupun isinya yang hanya menguntungkan kelompok pengusaha dan merugikan rakyat.

2. Terjadi penolakan oleh berbagai elemen masyarakat, baik pada saat masih berupa Rancangan Undang-Undang (UU) maupun setelah pengesahan UU Ciptaker, yang semakin meluas dari

3. Pengesahan UU Ciptaker dilakukan secara terburu-buru dan dipaksakan. Bahkan ketika pengesahan, anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebu tidak menerima naskah UU Ciptaker yang disahkan.

Mirah Sumirat menambahkan bahwa akibat minimnya keterlibatan publik dalam penyusunan hingga pembahasannya, membuat asosiasi pekerja internasional ikut menyoroti UU Ciptaker tersebut.

Council of Global Unions yang terdiri dari International Trade Union Confederation (ITUC), UNI Global Union, IndustriAll, BWI, ITF, EI, IFJ, IUF, PSI selaku konfederasi dan federasi serikat pekerja tingkat dunia, bersama federasi serikat pekerja internasional dan organisasi serikat pekerja dari berbagai negara, antara lain Japanese Trade Union Confederation (JTUC-Rengo), Central Autónoma de Trabajadores del Peru, FNV Netherlands, Memur-Sen Turky, juga sudah mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo.

Mirah menekankan bahwa pada inti surat tersebut adalah menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut UU Omnibus Law Ciptaker, karena menimbulkan ancaman bagi proses demokrasi, serta menempatkan kepentingan dan tuntutan investor asing di atas kepentingan pekerja, komunitas dan lingkungan.

Organisasi serikat pekerja internasional juga prihatin bahwa prosedur dan substansi Omnibus Law UU Ciptaker tidak sejalan dengan hak asasi manusia di Indonesia, dan hukum hak asasi manusia internasional.

“Beberapa catatan itu tentunya harus menjadi perhatian presiden, agar upaya pemulihan ekonomi khususnya di masa pandemi dapat menjadi lebih prioritas”, pungkas Mirah. (AD1).

  • Share
Exit mobile version