20 Miliar Dialokasikan Untuk Bangun TPA Darupono Baru

  • Share
Rombongan Komisi C DPRD Kendal saat meninjau pembangunan TPA di Desa Darupono. (Dok.foto:Humas DPRD Kendal).

KENDAL, MEDGO.ID – Persoalan sampah menjadi hal krusial yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
Dua Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang ada di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan dan di Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung, saat ini sudah resmi ditutup karena adanya protes warga setempat dimana keberadaan TPA tersebut telah menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup parah.

TPA yang baru, telah ditetapkan lokasinya yaitu di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan, dimana jaraknya dari TPA yang lama bergeser ke selatan sejauh kurang lebih 3 km dengan luasa kurang lebih 5,5 hektar, yang menggunakan sistim sanitary landfill yang diharapkan bisa selesai dan bisa beroperasi pada tahun 2021.

\

TPA Darupono Baru yang akan dikelola secara modern terdiri dari bangunan perkantoran, tempat timbangan sampah, blok sel, tempat pembuangan limbah cair dan tempat pemilahan sampah.
Sebelum masuk ke blok sel, sampah yang ada akan dipilah lebih dahulu. Untuk sampah organik akan diproses menjadi kompos atau pupuk, sedangkan sampah anorganik, seperti plastik akan didaur ulang.

Untuk pembangunan TPA tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2020 mendapatkan bantuan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pembangunan sebesar Rp. 20,79 miliar.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kendal, Wahjuono Irwanto mengatakan, bahwa pada tahap pertama akan dibangun 1 Unit blok sel dengan luasan 1,5 hektar. Blok sel tersebut berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah setelah dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Tahap berikutnya akan kembali dibangun 1 unit blok sel lagi.

Wahjuono menambahkan bahwa setelah pembangunan TPA Darupono Baru tahap pertama rampung, pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian PUPR agar bisa memberikan izin untuk beroperasi sambil menunggu penyerahan secara resmi dari pusat kepada Pemkab Kendal.

“Untuk beroperasi memang harus menunggu penyerahan dari Kementerian PUPR kepana Pemkab, tapi kami akan meminta izin beroperasi sebelum dilakukan penyerahan dari pusat,” ujarnya. (AD1).
(Sumber: Humas DPRD Kendal).

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *