1,36 Triliun Dibutuhkan Untuk Pilgub Jateng 2024

  • Share

SURAKARTA, MEDGO.ID – Untuk gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng tahun 2024, diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 1,36 triliun.

Hal tersebut terungkap dalam sebuah acara bertajuk “Uji Publik Raperda” yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Jum’at (13/11/2020), di The Alana Hotel Colomadu Surakarta. Seperti dikutip dari rri.co.id.

Uji Publik merupakan salah satu tahapan dalam pembahasan raperda untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat tentang dana cadangan untuk Pilgub 2024. Peserta yang hadir dari berbagai unsur, dimana sebagian besar merupakan Komisioner KPU sebagai penyelengara Pilkada dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Hadir sebagai pembicara, Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh ST dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Jateng, Sumarno, SE MM serta Wakil Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah Ikwanudin SAg.

Dalam paparannya, Mohammad Saleh ST mengatakan bahwa dana sebesar Rp. 1,36 Triliun yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilgub Jawa Tengah tahun 2024 akan sulit terealisasi dalam satu tahun anggaran, karena kemampuan APBD Jateng hanya Rp. 28 triliun.

“Dalam hal ini, Komisi A DPRD Jateng tetap berkomitmen untuk menyiapkan dana cadangan. Aturan hukumnya sedang digodok melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan Dana Cadangan Pilgub 2024”, kata Saleh.

Saleh memaparkan, prakiraan anggaran Rp. 1,36 triliun tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran pada Pilgub Jateng 2018 lalu yang sebesar Rp 1,1 triliun ditambah kenaikan 10 %. Dana cadangan tersebut akan disiapkan selama tiga tahun yang akan dimulai 2021.

Saleh menambahkan, penyiapan anggaran Pilkada dialokasikan melalui dana cadangan APBD Jateng tahun 2021 sebesar Rp. 300 miliar, tahun 2022 sebesar Rp. 300 miliar, dan tahun 2023 sebesar Rp. 300 miliar. Sisanya, sebesar Rp. 400 miliar lebih dianggarkan di tahun 2024 saat pelaksanaan pemilihan gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Jateng, Sumarno, SE MM mengatakan bahwa pembentukan raperda dana cadangan ini bentuk komitmen dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif , dengan melihat kemampuan daerah. Jika dana cadangan tersebut cair, maka sesuai regulasi harus disimpan di rekening bank tersendiri.

“ Ini kan uang nganggur, setahun Rp 300 miliar dan terus ditambah karena dialokasikan hingga tahun 2023. Sesuai regulasi bisa disimpan melalui rekening tersendiri dalam bentuk deposito, saat ini bunganya sekitar 6,5 % per tahun,” kata Sumarno.

Sementara itu, Wakil Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah Ikwanudin SAg yang juga jadi narasumber acara itu mengungkapkan, KPU menganggarkan Rp 1,4 triliun dengan berbagai pertimbangan, salah satunya dihitung dari jumlah calon dengan kemungkinan terbanyak. Hal lain yang harus dipertimbangkan, jika ada perubahan Undang-Undang terkait semakin menguatnya wacana pengembalian pengembalian Pilkada sesuai masa jabatan.

Artinya, jika Pilgub Jateng sebelumnya tahun 2018, maka penyelenggaraan pemilihan gubernur berikutnya tahun 2023.

“Perlu antisipasi bila ada perubahan Undang-Undang penyelenggaraan Pilkada dikembalikan sesuai masa jabatan Kepala Daerah, maka dana cadangan hanya dua tahun sebelum akhir masa jabatan Gubernur Jateng tahun 2023, “ ungkap Ikwanudin. (AD1).

 

  • Share
Exit mobile version